KELOMPOK KEPENTINGAN DAN KELOMPOK PENEKAN DI AUSTRALIA: SERIKAT BURUH, ACTU, DAN EFEKTIFITASNYA
Pendahuluan
Menurut Gabriel Almond, setiap sistem politik haruslah memiliki fungsi dan struktur politik tertentu. Fungsi politik ialah fungsi input dan fungsi output.[1] Dalam masyarakat politik modern terdapat struktur–struktur politik salah satunya adalah kelompok kepentingan.
Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Oleh sebab di atas, mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama.
Kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan inilah yang kemudian disebut kelompok kepentingan. Dalam penjelasan Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik.[2]
Kelompok kepentingan dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: pertama, kelompok anomik; kelompok ini terbentuk secara spontan dan hanya seketika, dan tidak memiliki nilai-nilai dan norma yang mengatur. Kedua, kelompok non-assosiasional; berwujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan tidak secara kontinyu. Ketiga, kelompok institusional; kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Keempat adalah kelompok assosiasional; kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga profesional, dan memiliki prosedur baku untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan.[3]
Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka. Dalam tulisannya Gabriel A. Almond, mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, salueran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan. Hubungan pribadi; hubungan langsung akan memudahkan dalam pencapaian tujuan, akan lebih mudah menerima saran teman, keluarga, atau orang lain yang dikenal daripada mendapat tuntutan dari orang yang tidak dikenal meskipun itu melalui sarana formal. Perwakilan langsung; perwakilan langsung dalam struktur pembuatan keputusan akan memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan secara langsung dan kontinyu kepentingan-kepentingannya melalui seorang anggota aktif struktur tersebut. Saluran formal dan institusional lainnya; media massa merupakan alat yang cukup efektif untuk menyalurkan tuntutan politik, selain itu adalah partai politik, kemudian adalah badan legislatif, kabinet, dan birokrasi, dengan menjadi bagian di dalamnya, aktifitas melobi untuk mencapai tuntutan kelompok kepentingannya akan dapat dilakukan.[4]
Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai, demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain, termasuk di Australia. Lalu kemudian bagaimana peranan dan fungsi kelompok kepentingan di Australia, serta lebih mendalam pembahasan akan difokuskan pada serikat buruh, ACTU ( Australian Council of Trade Unions) juga efektifitasnya dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingannya akan dibahas di dalam essay ini.
Kelompok Kepentingan di Australia: Peran dan Fungsi
Dalam sistem politik Australia terdapat banyak kelompok kepentingan, jumlah organisasinya lebih banyak dibanding partai politik, demikian pula dengan jumlah anggotanya. Satu orang di Australia dapat tergabung di lebih dari satu kelompok kepentingan. Mereka berada dalam berbagai tingkatan sosial ekonomi masyarakat, dalam berbagai spektrum warna kehidupan masyarakat Australia.
Kelompok kepentingan di Australia dapat dibedakan dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang bersifat sectional. Kelompok ini mewakili salah satu golongan dan atau kepentingan – kepentingan tertentu dalam masyarakat. Kelompok kedua adalah kelompok yang sifatnya promosional. Kelompok ini tidak mewakilli salah satu golongan, namun terbentuk hanya untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu. Kelompok ini tidak dibatasi oleh kepentingan tertentu dan anggota-anggotanya melandasi organisasinya dengan adanya kepercayaan mengenai tujuan khusus.[5]
kelompok kepentingan di Australia melakukan perannya sebagai alat untuk memajukan kepentingan-kepentingan kelompok yang diwakilinya, oleh sebab itu pula mereka selalu melibatkan diri ke dalam politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diputuskan pemerintah. Sejak seluruh proses pembuatan kebijakan publik dipindahkan menjadi satu di Canberra pada akhir 1950-an, berbagai kelompok kepentingan dipandang sebagai organisasi yang mampu dijadikan sebagai penasihat dan pemberi masukan bagi perencanaan kebijakan pemerintah.
[1] Lihat, Gabriel A. Almond, “Studi Perbandingan Sistem Politik”, dalam Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, ed., Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hal 29-31.
[2] Lihat, Gabriel A. Almond, “Kelompok Kepentingan”, Ibid, hal 53, lihat juga www.poppysw.staff.ugm.ac.id/file/01-Struktur%2520Pemerintahan.pdf+kelompok+kepentingan&hl=id&ct=clnk&cd=3&gl=id
[3] Ibid, hal 54-56
[4] Ibid, hal 57-59
[5] Lihat, Zulkifli Hamid, Sistem politik Australia, ( Bandung: Laboratorium Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Penerbit Remaja Rosdakarya, 1999), hal 299
Tidak ada komentar:
Posting Komentar